Dugaan Kebocoran Data Pasien Covid-19, Ini Penjelasan Kominfo

Ahmad Luthfi, Jurnalis · Rabu 24 Juni 2020 10:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 24 16 2235426 dugaan-kebocoran-data-pasien-covid-19-ini-penjelasan-kominfo-nhQYX5Isil.jpeg Menkominfo Johnny G Plate (Foto: Kominfo)

JAKARTA - Beberapa hari belakangan ramai soal bocornya data pasien Covid-19 di Indonesia. Data-data tersebut kabarnya dijual di forum dark web RapidForums. Data ini berisi informasi nama, tanggal lahir, umur, nomor telefon hingga Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

Terkait dugaan bocornya informasi pasien Covid-19 ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan 230.000 data pasien Covid-19 yang dikabarkan terkena breach atau leak hingga saat ini aman.

"Berdasarkan evaluasi dari sisi data center dan cloud computing serta interopabilitas data yang ada di Kominfo hingga saat ini aman. Demikian yang saat ini dilakukan untuk data breach dan data leak di platform-platform digital atau aplikasi-aplikasi besar yang selama ini disampaikan atas kebocoran data,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR-RI di Gedung Wisma Nusantara II, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo mendapat informasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan keamanan data Covid-19 dan secara khusus melakukan cleansing terakhir sebelum disampaikan ke dashboard Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas.

“Tetapi, kita perlu melakukan koordinasi dan evaluasi seperti apa sebenarnya. Kalau dilakukan yang disebut dengan forensik data secara teknis, audit forensik data membutuhkan waktu dan kemampuan teknis yang tinggi serta tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 1-2 hari,” jelasnya.

Selain itu, kata Menteri Johnny, dilakukan pula evaluasinya bagaimana dari waktu ke waktu guna meningkatkan keamanan teknologi sistemnya dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusianya untuk menjaga dan mendukung keamanan data-data di berbagai aplikasi yang ada di Indonesia.

“Ini bekejar-kejaran antara peningkatan digital kemampuan SDM, peningkatan kualitas teknologi dan peningkatan kemampuan unethical hacking, yaitu mengambil data tanpa hak yang diminta untuk melakukan pengambilan data,” terangnya.

Menteri Johnny menegaskan untuk memastikan dan melindungi data pribadi yang berkaitan dengan Covid-19, Kominfo telah membuat payung hukum dengan mengeluarkan Peraturan Menteri.

“Saya mengeluarkan dua peraturan Menteri terkait dengan PeduliLindungi dan terkait dengan data-data dalam Covid-19 yaitu Peraturan Menteri Nomor 253 Tahun 2020 dan perubahannya Nomor 171 Tahun 2020,” paparnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan sosialisasi guna mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengunduh aplkasi PeduliLindungi baik melalui melalui PlayStore pada sistem operasi android dan di AppStore bagi pengguna IoS.

Menteri Johnny mengaskan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan satu payung undang-undang yang spesifik khusus terkait dengan perlindungan data yaitu RUU PDP.

“Nanti kita bahas lebih mendalam karena ada 72 pasal di dalamnya. Dan itu benchmark-nya General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang menjadi acuan. Kalau pemerintah yang mempunyai data penduduk, jangan dikhawatirkan terjadi leaking data karena tugasnya pemerintah untuk mengawasi dan menjaga data masyarakat,” tandasnya.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini