Kantor Media Erdogan Pilih Aplikasi Lokal BiP yang Lebih Unggul Ketimbang WhatsApp

Susi Susanti, Jurnalis · Rabu 20 Januari 2021 14:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 20 16 2347716 kantor-media-erdogan-pilih-aplikasi-lokal-bip-yang-dinilai-lebih-unggul-RTFJ5kVX02.jpg Foto: Reuters

TURKI – Menyusul kebijakan baru WhatsApp yang mengharuskan penggunanya berbagai informasi dengan Facebook, kantor media Kepresidenan Turki memutuskan akan beralih ke aplikasi lokal BiP.

Aplikasi lokal ini disebut-sebit memiliki keunggulan yang bahkan melebihi WhatsApp. Seperti jumlah peserta dalam group BiP dilaporkan bisa mencapai 1000 orang.

Jumlah ini jauh dibandingkan WhatsApp yang hanya berjumlah 265 orang. Lalu jumlah orang yang bisa bergabung di vieo call mencapai sepuluh orang. Sedangkan WhatsApp grup hanya empat orang.

Kelebihan lain BiP dibanding WhatsApp yakni bisa mengadakan webinar dalam jumlah banyak selama promosi. Misalkan saja 50 kali webinar dalam sebulan,

Tak hanya itu, aplikasi ini juga mengirim HD foto dan video panjang. Pengguna juga bisa memilih bahasa yang digunakan hingga lebih dari 100 bahasa di dunia.

Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pihaknya berhenti dari WhatsApp setelah aplikasi ini mewajibkan banyak penggunanya menyetujui kebijakan privasi baru yang kontroversial.

(Baca juga: Kamu Pecinta Game Klasik? Ada Game Matchjong di Aplikasi RCTI+)

Melalui pernyataan yang dibuat melalui WhatsApp pada Minggu (10/1), pejabat kepresidenan mengatakan kantor media akan memperbarui semua informasi ke wartawan melalui BiP, sebuah unit perusahaan komunikasi Turki Turkcell, mulai Senin (11/1) lalu.

Menurut media pemerintah Turki yang mengutip Turkcell, BiP memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

(Baca juga: Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Bisa Lewat Aplikasi atau UMB)

Pada Sabtu (9/1), Kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki, Ali Taha Koc, mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp dan pengecualian untuk pengguna di Inggris Raya dan Uni Eropa.

Dia pun meminta Turki untuk menggunakan aplikasi nasional dan lokal seperti BiP dan Dedi.

“Perbedaan antara negara anggota UE dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima! Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” ujar melalui cuitannya di Twitter.

“Itulah mengapa kami perlu melindungi data digital kami dengan perangkat lunak lokal dan nasional dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kami. Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional,” bebernya.

Pengguna WhatsApp di Turki pun ramai-ramai menolak kebijakan baru ini dengan membuat tagar di Twitter, yakni #DeletingWhatsapp.

Pada November tahun lalu, Turki mendenda perusahaan media sosial (medsos) global, termasuk Facebook, Twitter dan Instagram, masing-USD1,18 juta (Rp22 miliar) karena tidak mematuhi undang-undang media sosial yang baru.

Undang-undang baru, yang mulai berlaku pada Oktober tahun lalu ini mewajibkan platform dengan lebih dari satu juta pengguna harian di Turki untuk menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab ke pengadilan Turki. Para perusahaan medsos ini harus mematuhi perintah untuk menghapus konten yang menyinggung dalam waktu 48 jam dan menyimpan data pengguna di dalam Turki.

Seperti diketahui, perubahan yang dilakukan pada persyaratan dan layanan WhatsApp akan berlaku mulai 8 Februari dan memungkinkan untuk berbagi data dengan perusahaan induk Facebook dan anak perusahaan lainnya. (sst)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini