Facebook Dinilai sebagai Pengganggu Demokrasi

Fikri Kurniawan, Jurnalis · Jum'at 19 Februari 2021 11:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 19 16 2364723 facebook-dinilai-sebagai-pengganggu-demokrasi-ST7UTwgFhH.jpg Facebook (foto: shutterstock)

WASHINGTON - Aksi blokir semua konten berita oleh Facebook di Australia, menimbulkan reaksi berbagai kalangan, dari mulai politisi, media hingga masyarakat sipil di Inggris dan Amerika Serikat.  

Facebook menghentikan sebanyak 18 juta penggunanya di Negeri Kanguru untuk mendapatkan akses berita di platformnya. Langkah ini dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan.

Sikap itu sebagai respon penolakan aturan baru di Australia, yang mewajibkan Facebook membayar semua konten berita yang muncul di platformnya.

Baca Juga: Facebook Batasi Iklan Politik di Indonesia

Padahal, Google yang juga diberlakukan aturan serupa telah memilih upaya preventif dengan membuat kesepakatan bersama perusahaan-perusahaan media di Australia.

Melansir dari The Guardian, Jumat (19/2/2021), Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan sikap Facebook merupakan arogansi sekaligus mengecewakan.

Baca Juga: Lontarkan Ujaran Kebencian saat Live di Facebook, Perempuan Ini Ditangkap 

Sedangkan Julian Knight, ketua komite digital, budaya, media, dan olahraga parlemen Inggris, menyebut tindakan yang dilakukan Facebook di Australia akan memicu sikap yang lebih jauh lagi terhadap pemerintahan di seluruh dunia.

Menurut Knight, raksasa teknologi sudah seharusnya diatur oleh pemerintah dan membayar setiap konten yang muncul di platformnya.

Sementara itu, David Cicilline, ketua komite antitrust di AS, menilai langkah yang diambil Facebook tidak sesuai dengan demokrasi.

"Mengancam agar seluruh negara bertekuk lutut untuk menyetujui aturan Facebook adalah pengakuan puncak dari kekuatan monopoli," tulis politikus Partai Demokrat AS itu, melalui akun Twitter pribadinya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini