Netizen Indonesia Dinilai Kurang Beradab, Pemerintah Bentuk Komite Etik Internet

Agregasi VOA, Jurnalis · Minggu 28 Februari 2021 08:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 28 16 2369605 netizen-indonesia-dinilai-kurang-beradab-pemerintah-bentuk-komite-etik-internet-z7n7rr0buX.jpg Ilustrasi (foto: istimewa)

Pemerintah Diminta Atur Medsos

Firman Kurniawan memuji langkah cepat ini, tetapi menilai pedoman seharusnya tidak saja dibuat untuk memagari netizen atau pengguna internet, khususnya media sosial, tetapi juga perusahaan teknologi raksasa dan pemilik platform media sosial.

“Kalau menurut saya, perusahaan teknologi raksasa dan pengembang platform, sebut saja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan bahkan yang terbaru Clubhouse, harus juga dikenai aturan negara. Misalnya Facebook, yang sekarang tidak ada bedanya dengan stasiun televisi kita (RCTI, SCTV, Metro dll) yang diikat oleh aturan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Atau medium film-film kita yang diikat oleh Lembaga Sensor Film, dan seterusnya. Jadi setiap medium itu ada pengawas dan aturannya, baik untuk urusan konten, maupun monetisasinya,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini seperti terjadi “kegagapan” di pihak otorita berwenang menghadapi perkembangan platform media sosial yang luar biasa cepatnya. Walhasil yang banyak disasar, menurut Firman, adalah para pengguna. “UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE itu menyasar publik, tetapi bagaimana dengan penyelenggara platformnya?.”

Merujuk beberapa kejadian yang berkelindan dengan peran platform media sosial, seperti kerusuhan di gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu atau berita hoaks soal kecurangan pemilu di beberapa negara, Firman mengatakan platform media sosial sebagai perangkat, tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.

Menurut Firman, ada aspek struktural yang melekat pada platform, yang ketika digunakan seoptimal mungkin, kadang-kadang ada penyimpangan atau distorsi.

"Ketika platform mencatat aktivitas kita, disebut sebagai digital path dan mengumpulkan datanya sebagai algoritma, yang kemudian digunakan untuk mem-profiling perilaku orang. Perangkat ini digunakan untuk dalam tanda kutip 'memanipulasi pengguna platform yang bersangkutan agar berperilaku yang menguntungkan pengembang platform, dalam arti meraih iklan'," jelasnya.

"Soal apakah cara itu beretika atau tidak, tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang bisa memonetisasi dan menguntungkan pengembang platform, itu saja. Nah giliran kita menagih tanggung jawab para pengembang platform ini,” jelasnya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini