Revisi UU ITE dan Upaya Menjaga Ruang Digital Tetap Beretika

Susi Susanti, Jurnalis · Selasa 16 Maret 2021 07:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 16 16 2378421 revisi-uu-ite-dan-upaya-menjaga-ruang-digital-tetap-beretika-DNK5NQsEsF.jpg Ilustrasi UU ITE (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pada pertengahan Juni 2020, salah seorang drummer asal Bali bernama I Gede Ary Astina atau yang akrab disapa Jerinx menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai "kacung" Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam postingan yang diunggah dalam Instagram pribadinya.

Postingan itu merupakan bentuk kritik Jerinx setelah membaca berita tentang ibu hamil yang wajib rapid test sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Namun, ungkapan tersebut kemudian berbuntut panjang hingga ke meja hijau. Jerinx dilaporkan oleh IDI hingga divonis terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu.

Jauh pada tahun 2017, musisi Ahmad Dhani juga pernah terseret kasus serupa. Dia menjadi tersangka kasus ujaran kebencian akibat sejumlah postingannya dalam akun Twitter. Dia kemudian divonis bersalah dan mendapat hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Kasus keduanya tak jauh berbeda. Tak hanya itu, Undang-Undang yang dilanggar pun sama yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Baca juga: Kejar levelmu di Game Pipe Mania, Mainkan Sekarang Hanya di Aplikasi RCTI+)

Kedua kasus itu menjadi contoh bahwa kini, media sosial bisa membahayakan tuannya jika tak berhati-hati. Kritik bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dan informasi yang terlalu cepat disebar tanpa pemeriksaan ulang bisa disebut sebagai penyebaran hoaks.

"Polisi" yang menilai tiap postingan itu bernama UU ITE. Sebuah UU yang dibuat salah satunya untuk menjaga ruang digital tetap beretika. Namun belakangan, muncul anggapan bahwa "polisi" ini justru mengekang kebebasan berpendapat masyarakat.

Presiden Joko Widodo pun merespon keresahan tersebut. Dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama pemerintah merevisi UU ITE apabila UU itu tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Wacana revisi UU ITE ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Direktur Drone Emprit Ismail Fahmi berpendapat perlu ada revisi karena UU tersebut memberi rasa takut kepada publik.

(Baca juga: Oman Blokir Aplikasi Clubhouse, Indonesia Berpotensi Sama)

Hal serupa disampaikan oleh anggota DPR Komisi I Sukamta yang setuju dengan wacana revisi UU ITE demi menjaga ruang digital tetap bersih dan beretika sambil tetap menjaga kebebasan berpendapat.

Namun, urgensi revisi UU ITE ini juga dipertanyakan salah satunya oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf.

Menurut dia, sebelum melakukan revisi UU ITE, perlu pengkajian terlebih dahulu tentang tahapan mana yang bermasalah hingga mengundang kritikan publik.

Bisa jadi, yang bermasalah bukan produk hukumnya melainkan penyelenggara yang salah menafsirkan dan salah menerapkan. Hal tersebut perlu ditelaah lebih jauh sebagai dasar revisi UU ITE jika jadi dilakukan.

"Jadi kalau ini ada masalah soal keadilan maka di hulunya yang kita perbaiki," ujar dia, seperti dikutip Antara.

Pengkajian itulah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih membahas dan mendengarkan pendapat publik (public hearing) terkait UU ITE tersebut.

Tim kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus mengundang praktisi media sosial, kalangan aktivis, dan pihak terkait lainnya untuk menghimpun data dan masukan terkait UU itu sebelum diputuskan diajukan ke DPR untuk direvisi.

  • Etika berpendapat di ruang digital

Meski demikian, menjaga kesehatan ruang digital tidak hanya dengan cara merevisi UU ITE.

Ismail Fahmi sepakat agar UU ITE tak dianggap sebagai perenggut kebebasan berpendapat. Perlu ada edukasi terus menerus di masyarakat untuk menciptakan dunia maya yang sehat.

Masyarakat harus mengetahui unggahan seperti apa yang berpotensi melanggar hukum. Founder dan Penggagas aplikasi Drone Emprit ini berpendapat polisi sebagai aparat penegak hukum tak perlu langsung reaktif menangkap pembuat unggahan yang berpotensi melanggar UU ITE.

Perlu ada tahapan edukasi terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi.

”Itu salah satu edukasi melalui aparat kepolisian. Dari situ kemudian orang-orang

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini