Share

WhatsApp Tunda Berlakukan Kebijakan Privasi hingga 19 Juni

Intan Rakhmayanti Dewi, Jurnalis · Selasa 25 Mei 2021 13:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 25 16 2415195 whatsapp-tunda-berlakukan-kebijakan-privasi-hingga-19-juni-ZUWhdbOozH.jpg WhatsApp ilustrasi (foto: Cnet)

MOUNTAIN VIEW – Rencana Aplikasi chating Whatsapp mulai memberlakukan penerapan kebijakan privasi barunya akan mengalami penundaan untuk yang kesekian. Semula diberlakukan pada 8 Februari lalu, ditunda menjadi 15 Mei. Kini kebijakan baru tersebut harus mengalami penundaan hingga 19 Juni.

Namun, Berbagai pro kontra muncul mengenai kebijakan yang dilakukan aplikasi di bawah naungan Facebook ini, WhatsApp tampaknya telah memperpanjang batas waktu penerimaan kebijakan di beberapa tempat hingga 19 Juni 2021.

Kendati demikian, perusahaan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan segera terhadap pengguna yang tidak menerimanya. Platform milik Facebook itu telah menyatakan bahwa akun yang tidak menerima kebijakan tersebut tidak akan dinonaktifkan.

Baca Juga: 3 Hal yang Perlu Anda Tahu Jika Tak Setujui Kebijakan Privasi Whatsapp 

Namun, laporan terbaru menyatakan bahwa WhatsApp telah menetapkan tenggat waktu baru di beberapa wilayah.

Kali ini , Whatsapp lebih tegas juga menyatakan bahwa pengguna harus menerima kebijakan untuk terus menggunakan platform tersebut.

Baca JugaKebijakan Baru WhatsApp, Bagai "Buah Simalakama" si Pengguna 

Melansir laman Financial Express, Selasa (25/5/2021), laporan itu menunjukkan bahwa pengguna telah menerima pemberitahuan tentang tenggat waktu yang diperbarui di beberapa negara seperti Argentina dan Jerman.

Selain itu, pesan pop-up yang muncul mengatakan bahwa kebijakan yang diperbarui sejalan dengan undang-undang perlindungan data baru Uni Eropa, yang menegaskan bahwa untuk terus menggunakan WhatsApp, pengguna harus menerima kebijakan tersebut sebelum 19 Juni.

Laporan juga mengatakan bahwa meskipun pengguna dapat memilih untuk mengabaikan pesan yang munculan, jika mereka ingin terus memiliki fungsionalitas penuh dari platform pesan instan, mereka harus menerima kebijakan tersebut.

(amr)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini