Cegah Hal Tak Dinginkan, Google Kunci AKun Email Pemerintah Afghanistan

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 04 September 2021 12:51 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 04 54 2466068 cegah-hal-tak-dinginkan-google-kunci-akun-email-pemerintah-afghanistan-JwStfkbdYT.jpg Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

PARA tentara Taliban akhirnya menduduki pemerintah Afghanistan. Mereka pun tengah berusaha untuk mengambil akun email mantan pejabat Afghanistan sebelumnya.

Oleh karena itu, Google pun memilih untuk mengunci sementara sejumlah akun email milik pemerintah Afghanistan. Hal ini dilakukan guna mengatasi kekhawatiran jejak berkas digital yang ditinggalkan mantan pejabat pemerintahan.

Dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Antara dari Reuters, Sabtu, Google mengonfirmasi akun pemerintah Afghanistan dikunci dan mereka sedang memantau situasi di negara tersebut sambil "melakukan langkah sementara untuk mengamankan akun-akun yang relevan".

Salah seorang mantan pegawai pemerintahan menyatakan Taliban berupaya mengambil akun email mantan pejabat. Narasumber yang dirahasiakan itu pada bulan lalu menyatakan Taliban memintanya untuk menjaga data yang disimpan di kementerian tempat dia bekerja dulu.

Sejak pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, muncul kekhawatiran basis data biometrik mungkin dieksploitasi untuk mencari musuh mereka.

Rekam jejak surat-menyurat yang tersedia secara publik menunjukkan puluhan lembaga pemerintahan Afghanistan menggunakan server milik Google untuk surat elektronik resmi, antara lain Kementerian Keuangan, Industri, Pendidikan Tinggi dan Pertambangan.

Protokol presidensial Afghanistan juga menggunakan Google, begitu juga sejumlah pemerintah lokal. Menguasai pangkalan data dan email pemerintah dapat mengungkapkan informasi tentang para pegawai di pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, suku yang menjadi sekutu sampai mitra asing.

Rekam jejak publik juga menunjukkan sejumlah lembaga pemerintahan menggunakan layanan email dari Microsoft Corp. Perusahaan tersebut menolak memberikan keterangan soal langkah apa saja yang mereka lakukan.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini