Pemerintah-DPR Sahkan UU Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Elektronik

Intan Rakhmayanti Dewi, Jurnalis · Rabu 08 September 2021 10:22 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 08 54 2467927 pemerintah-dpr-sahkan-uu-persetujuan-asean-tentang-perdagangan-elektronik-BgNR8u6nnY.jpg Menkominfo (Foto: Antara)

AKHIRNYA pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Asean Agreement on Electronic Commerce/ AAEC atau Persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Menkominfo Johnny G Plate yang mewakili Presiden Joko Widodo menyebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

Menkominfo

Keputusan pengesahan RUU AAEC menjadi payung hukum kerja sama dalam sektor e-commerce antarpemerintah di ASEAN. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN.

"Terbentuklah payung hukum Persetujuan Perdagangan melalui Sistem e-commerce. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai perdagangan, daya saing pelaku usaha dalam negeri, serta memperluas kerja sama melalui pemanfaatan e-commerce di ASEAN,” kata Johnny, dikutip dari keterangan pers Kemkominfo.

Johnny meyakini, persetujuan ini akan menjadi bagian transformasi Indonesia sebagai suatu ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam keterangan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Muhamad Hekal, menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU AAEC melalui Surat Nomor R-49/Pres/12/2020 pada tanggal 10 Desember 2020.

Selanjutnya, pada 19 Januari 2021 melalui Surat Nomor PW/0077/ DPR RI/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, Pimpinan DPR menyetujui pembahasan RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce diserahkan kepada Komisi VI DPR RI.

Kemudian pada 23 dan 25 Agustus 2021, Komisi VI DPR-RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk membahas RUU tersebut.

“Setelah melalui pembahasan yang komprehensif dan mendalam, akhirnya dalam Raker tersebut Komisi VI DPR-RI dan pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce,” jelasnya.

Selanjutnya, RUU dibahas pada pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Hekal mengatakan, salah satu aspek penting dari implementasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce adalah perhatian Komisi VI DPR-RI agar pemerintah dapat mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

“Dalam kesempatan diskusi dengan pemerintah, Komisi VI menekankan agar pemerintah menyediakan program nasional baik jangka pendek, menengah maupun panjang agar para pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk UMKM dapat bersaing di tingkat ASEAN,” ungkapnya

Hekal berharap pemerintah bisa terus melakukan sosialisasi tentang persetujuan ini. Dengan demikian, para pelaku dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, dapat memanfaatkan perdagangan melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini