KPI Tanggapi Penolakan Revisi P3SPS oleh Asosiasi Penyiaran

Muhammad Sukardi, Jurnalis · Selasa 09 November 2021 11:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 09 54 2498918 kpi-tanggapi-penolakan-revisi-p3sps-oleh-asosiasi-penyiaran-FuYhNENCS5.jpg KPI (Foto: Ist)

KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) menanggapi terbitnya pernyataan bersama yang dibuat Asosiasi Penyiaran terdiri dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI).

KPI yang diwakili Irsal Ambia, Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, menyatakan, sejatinya KPI mengundang semua stakeholder penyiaran.

 stakeholder penyiaran

"Semua stakeholder penyiaran kami undang untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses revisi ini, termasuk industri dan asosiasi," katanya pada MNC Portal melalui pesan singkat, Selasa (9/11/2021).

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama, Asosiasi Penyiaran menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan perubahan materi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Asosiasi Penyiaran tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan perubahan materi P3SPS oleh KPI," tegas Asosiasi Penyiaran dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Senin (8/11/2021).

Padahal, lanjut isi pernyataan bersama Asosiasi Penyiaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Serta, dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b dikatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut harus diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI.

Irsal dalam kesempatan yang sama juga coba menanggapi soal permintaan Asosiasi Penyiaran untuk mendesak DPR merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

"KPI selalu mendorong agar UU Penyiaran baru dapat segera terwujud. Dalam banyak sekali kesempatan, KPI menyampaikan dorongan dan harapan agar UU Penyiaran baru bisa disahkan," kata Irsal.

Isu mengenai revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kencang disampaikan Asosiasi Penyiaran. Sikap Asosiasi Penyiaran jelas bahwa dalam penyusunan UU tersebut, diharapkan berfokus pada penciptaan iklim perusahaan yang lebih berkeadilan.

"Meminta KPI baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan Asosiasi Penyiaran mendorong DPR sebagai fungsi legislasi untuk segera melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan fokus pada penciptaan iklim persaingan usaha yang lebih berkeadilan antara industri penyiaran FTA dengan Over The Top (OTT) dan platform media lainnya," jelas sikap Asosiasi Penyiaran.

Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa KPI mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

 Baca juga: Tidak Pernah Dilibatkan, Asosiasi Penyiaran Tolak Pengesahan Revisi P3SPS oleh KPI

"Asosiasi menilai bahwa belum ada regulasi yang memberikan perlakuan yang sama bagi industri penyiaran FTA dengan Over The Top (OTT) dan platform new media lainnya. Untuk mewujudkan keadilan bersama bagi industri penyiaran tersebut, seharusnya diwujudkan dalam perubahan Undang-Undang Penyiaran," ungkap Asosiasi Penyiaran dalam pernyataan bersamanya.

(DRM)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini