Share

Penolakan Aturan PSE Meluas, Tagar Blokir Kominfo Dikumandangkan

Tangguh Yudha, Jurnalis · Rabu 20 Juli 2022 13:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 20 54 2632964 penolakan-aturan-pse-meluas-tagar-blokir-kominfo-dikumandangkan-jOtxyQTTwE.JPG Penolakan aturan PSE meluas, tagar blokir Kominfo dikumandangkan (Foto: Twitter/@AJIIndonesia)

JAKARTA - Penolakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat makin meluas, tagar blokir Kominfo pun dikumandangkan.

Setelah muncul petisi penolakan yang telah ditandatangani oleh ribuan orang, kini Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia turut mengambil sikap.

Dalam sebuat utas yang dicuitkan di media sosial Twitter, Rabu (20/7/2022), AJI Indonesia dengan tegas menyatakan mengkritik Permenkominfo 5/2020.

"AJI Indonesia menjadi bagian dari Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020, mengkritik @kemkominfo yang tidak mendengarkan aspirasi publik atas hadirnya regulasi tersebut," cuit AJI Indonesia.

Sikap ini diambil karena sejumlah alasan. Pertama adalah karena Permenkominfo 5/2020 tidak hanya berlaku pada platform medsos, tapi juga dapat berisiko ke situs-situs berita.

AJI Indonesia juga berpendapat bahwa ada dampak lebih serius yang akan muncul dari sekedar mendaftar. Mereka mengatakan jika nantinya sudah mendaftar, artinya mesti tunduk pada Permenkominfo tersebut.

"Pasal 9 ayat (3) dan (4) misalnya, mengatur bahwa PSE tidak memuat informasi yang dilarang. Kriteria yang dilarang antara lain yang melanggar undang-undang, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum," tulis Aji Indonesia.

Baca Juga: Sinergi KKP dan TNI AL Berantas Penyelundupan BBL Ilegal di Batam

"Ketentuan 'meresahkan masyarakat' dan 'mengganggu ketertiban umum' ini karet alias lentur banget. Bagaimana standarnya? Siapa yang memiliki wewenang menilainya? Konsekuensinya bisa jadi berita atau konten yang mengungkap soal isu pelanggaran HAM seperti di Papua, pada kelompok LGBTQ atau liputan investigasi bisa dianggap meresahkan, mengganggu, atau dinilai hoaks oleh pihak-pihak tertentu, atau bahkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, Aji Indonesia mengatakan masih ada pasal berbahaya lainnya, misalnya Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan bahwa PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yg diminta oleh Aparat Penegak Hukum.

Selain itu ada juga ayat (5) yang mengayakan PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yg diminta Aparat Penegak Hukum. Ini artinya aturan justru akan membuka ruang pelanggaran hak privasi.

"Jadi singkatnya, Permenkominfo 5/2020 dapat disalahgunakan untuk membungkam kelompok yang mengkritik pemerintah, termasuk media," ujar AJI Indonesia.

AJI Indonesia sendiri menyatakan diri menjadi bagian dari koalisi menolak Permenkominfo 5/2020. Tidak hanya itu, AJI Indonesia juga mengajak netizen untuk menggunakan foto profile dengan tulisan #BlokirKominfo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini