Share

Heboh Permenkominfo 5/2020, Kominfo Bisa Intip Percakapan di WhatsApp?

Tangguh Yudha, Jurnalis · Sabtu 30 Juli 2022 10:28 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 30 54 2639019 heboh-permenkominfo-5-2020-kominfo-bisa-intip-percakapan-di-whatsapp-oenoPeGqsT.jpeg Kominfo bantah bisa intip percakapan WhatsApp (Foto: Timesofindia)

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan tegas membantah isu soal Permenkominfo 5/2020 dapat mengintip percakapan di WhatsApp. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangarepan menyebut informasi tersebut tidak benar.

"Tidak benar. Permenkominfo 5/2020 tidak memberikan kewenangan bagi Kominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi masyarakat," ujar Semuel dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (30/7/2022).

Lebih lanjut Semuel mengatakan bahwa pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam Permenkominfo 5/2020 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penegakan hukum pidana, dan pengawasan, dengan syarat yang diatur ketat.

whatsapp

Antara lain harus menyertakan penetapan pengadilan, dan dasar kewenangan yang sah pada saat melakukan permohonan akses kepada PSE sesuai ketentuan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BACA JUGA : Curhatan Hati Kominfo Diserang Berulang Kali Akibat Permenkominfo 5/2020

BACA JUGA : Kominfo Bakal Blokir 6 Platform Gaming Ini, Termasuk Dota dan CS:GO

Bukan ketentuan yang serta merta baru dan muncul begitu saja dalam PM Kominfo 5/2020.

"Harus oleh lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan seperti KPK. Itu pun ada tata caranya, platform yang diminta nanti akan menyiapkan narahubung untuk menegosiasikan data apa yang dibutuhkan untuk penyelidikan," jelasnya.

Semuel meluruskan bahwa kebijakan pendaftaran PSE ini justru merupakan upaya awal dalam menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel. Menurutnya melalui kewajiban pendaftaran PSE, Pemerintah akam semakin melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik. 

Baca Juga: Kawal Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya, KKP Siapkan Pengawas Perikanan Andal

Misalnya, dalam hal terjadi kasus pornografi anak dalam suatu PSE, jika PSE tersebut sudah terdaftar, Pemerintah sesuai Permenkominfo 5/2020 dapat menghubungi penanggungjawab PSE yang terdaftar untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti pemutusan akses, hingga fasilitasi upaya penegakan hukum terhadap konten pornografi anak yang dimaksud.

"Sebelum penerapan pendaftaran PSE diberlakukan, Kominfo beserta Kementerian terkait memiliki kendala komunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti permintaan Pemerintah. Melalui kewajiban pendaftaran PSE kami percaya kendala tersebut akan berkurang secara signifikan," ungkap Semuel.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini