Share

Rencana TikTok Larang Penggalangan Dana Politik, Apa Tujuannya?

Tangguh Yudha, Jurnalis · Kamis 22 September 2022 13:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 22 57 2672709 rencana-tiktok-larang-penggalangan-dana-politik-apa-tujuannya-JXiaq44kiq.jpg Rencana TikTok larang penggalangan dana politik, apa tujuannya? (Foto: The Verge/Nick Barclay)

JAKARTA - TikTok berencana untuk melarang semua penggalangan dana politik di platformnya. Hal ini, disampaikan oleh Presiden Solusi Bisnis Global TikTok, Bake Chadle baru-baru ini.

Dalam sebuah postingan blog, Bake Chadle mengatakan bahwa perusahaan besutan Jack Dorsey itu akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi, seperti pemberian hadiah dan tip, untuk politisi dan partai di platform.

Dilansir dari The Verge, Kamis (21/9/2022), selain itu, akun milik pemerintah, politisi, dan partai politik juga harus mengajukan verifikasi nantinya.

“Tujuanya untuk mencapai keseimbangan antara memungkinkan orang mendiskusikan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sambil juga melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas kami," katanya.

Selama beberapa minggu ke depan, TikTok mengharapkan untuk meluncurkan larangan penggalangan dana kampanye secara keseluruhan. Larangan itu akan melarang politisi dan partai menggunakan platform untuk meminta sumbangan.

Juru bicara TikTok Jamie Favazza juga mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk menegakkan aturan baru ini melalui kombinasi teknologi dan moderasi manusia.

“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politisi, dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi, atau jika kami mengidentifikasi akun yang kami yakini milik pemerintah, politisi, atau partai politik, kami akan mengonfirmasi keaslian akun tersebut untuk proses verifikasi,” kata Favazza.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas tahun ini. Pada bulan Agustus, perusahaan menguraikan rencananya untuk mengatasi ancaman misinformasi pemilu yang berbahaya, menekankan kebijakan yang ada yang melarang influencer dibayar untuk memposting konten politik.

Perusahaan mengatakan akan mulai menerbitkan konten pendidikan untuk pembuat konten dan perusahaan manajemen untuk memberi tahu mereka tentang larangan tersebut dengan lebih baik.

TikTok juga mengatakan akan mulai memberi label pada video yang berisi informasi palsu atau terkait pemilu yang belum dikonfirmasi.

Sementara TikTok telah melarang iklan politik sejak 2019, konten bermuatan politik terus membanjiri platform. Puluhan politisi Republik dan Demokrat yang mencalonkan diri tahun ini, seperti John Fetterman, telah meluncurkan akun TikTok selama beberapa bulan terakhir.

Basis pengguna TikTok cenderung lebih muda daripada situs media sosial utama lainnya, menjadikannya platform utama bagi kandidat yang mencari dukungan pemilih muda.

Sebuah studi baru-baru ini dari Tufts University di Massachusetts menemukan bahwa pemilih muda dapat secara tidak proporsional menentukan pemenang pemilu di negara bagian utama seperti Arizona, Georgia, Pennsylvania, dan Wisconsin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini