Share

Akun Medsos yang Bisa Unggah Berita Bakal Diatur

Ahmad Muhajir, Jurnalis · Kamis 29 September 2022 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 29 57 2677499 akun-medsos-yang-bisa-unggah-berita-bakal-diatur-ec7AOWCvhc.jpg Akun medsos yang bisa unggah berita bakal diatur (Foto: Fiberknot)

JAKARTA - Akun media sosial (medsos) yang bisa mengunggah berita bakal diatur, regulasinya sedang dipersiapkan oleh pemerintah di Vietnam.

Reuters melaporkan, ada tiga orang narasumber yang mengetahui isu tersebut, mereka mengatakan aturan itu akan diumumkan akhir tahun ini, namun, rinciannya belum tuntas.

Regulasi ini akan mengatur persebaran berita di media sosial, seperti Facebook dan YouTube, dan memperketat moderasi konten bagi platform.

"Pemerintah ingin membenahi apa yang mereka lihat sebagai 'news-lisation' media sosial," kata salah seorang narasumber yang dirahasiakan identitasnya, dikutip dari Antara, Kamis (29/9/2022).

Otoritas Vietnam menggunakan istilah "news-lisation" untuk menyebut kekeliruan yang menyebabkan pengguna internet berpikir akun media sosial adalah perusahaan berita resmi.

Para narasumber itu juga mengatakan, pejabat pemerintah sudah mengadakan pertemuan resmi dengan platform media sosial dan penyelenggara internet untuk memberi tahu akun seperti apa yang akan diizinkan mengunggah konten berita berdasarkan aturan baru itu.

Otoritas, berdasarkan regulasi itu, akan bisa memerintahkan media sosial untuk melarang akun-akun yang melanggar.

Dua orang lainnya yang mengetahui isu ini mengatakan, ada aturan lainnya tentang media sosial dan internet yang akan diperkenalkan pada akhir 2022 sampai awal 2023.

Pemerintah Vietnam pada Juli memberikan panduan yang tidak mengikat tentang syarat sebuah sumber berita (news outlet), termasuk kriteria untuk membedakan media asli dan palsu.

Panduan itu, akan dimasukkan ke aturan baru yang sedang digodok sehingga bersifat mengikat.

Vietnam, menurut narasumber itu, juga akan menerapkan aturan baru yang akan mewajibkan platform segera menurunkan konten yang membahayakan keamanan nasional dan menghapus konten ilegal dalam 24 jam.

Pada Agustus, negara itu mengeluarkan regulasi yang meminta perusahaan teknologi menyimpan data secara lokal dan membuat kantor lokal. Aturan ini akan berlaku mulai Oktober.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini