Share

Hary Tanoe Heran Pemberlakuan ASO di Jabodetabek Atas Perintah Undang Undang

MNC Portal, Jurnalis · Jum'at 04 November 2022 11:16 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 04 54 2700750 hary-tanoe-heran-pemberlakuan-aso-di-jabodetabek-atas-perintah-undang-undang-Ek3O2lubYg.jpg Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan pendapatnya dengan pemberlakukan Analog Switch Off (ASO) di wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah Undang-Undang (UU).

“Saya merasa heran dengan ASO hanya wilayah Jabodetabek dengan alasan perintah UU,” ujar Hary, Jumat (04/11/2022).

Menurutnya, pemberlakukan UU dikatakan sebagai perintah UU, padahal perintah UU Cipta Kerja adalah ASO nasional, bukan hanya ASO Jabodetabek pada tanggal 2 Nov 2022. Di samping itu MK telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan putusannya No.91/PUU-XVIII/2020 (Butir 7) yang berbunyi: Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

“Arti dari Keputusan MK adalah segala sesuatu yang memiliki dampak luas (terhadap masyarakat) agar ditangguhkan. Sebagaimana kita ketahui 60% penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog,”papar Hary. “Dari sisi hukum ada yang janggal, Kementerian Kominfo menggunakan standar ganda: (i) Untuk wilayah Jabodetabek mengikuti perintah UU (ASO) dan (ii) Untuk wilayah diluar Jabodetabek mengikuti Keputusan MK yang membatalkan ASO,” sambung pria yang akrab disapa HT tersebut.

BACA JUGA:MNC Group Matikan Siaran Analog Hari Ini Tepat Pukul 24.00 WIB

BACA JUGA:TV Analog Padam, Warganet: Sedih Tiviku Belum Digital

Dia juga mengungkapkan pernah mengungkapkan pendapatnya terkait pemberlakuan ASO kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Saya pernah menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan siaran digital berjalan bersamaan), sampai masyarakat siap dengan TV digital,”jelas Hary.

Hary memberikan masukan, jika pemberlakukan ASO berjalan cepat, maka pesawat televisi analog dilarang diperjualbelikan di pasar.

“Sehingga pada saat masyarakat membeli TV baru, yang dibeli otomatis TV digital. Keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli STB (set top box) agar dapat menonton siaran digital. Secara timing kondisi ekonomi sebagian masyarakat kita kurang baik saat ini, karena terimbas pandemi. “Bahkan, saya pernah mendengar konon arahan Bapak Presiden di Rapat Kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, termasuk di antara implementasi ASO,”sambungnya.

Dengan begitu, saat ini yang jelas sangat diuntungkan adalah pabrik atau penjual STB, karena pasti laku keras. “Sebaliknya, yang dirugikan adalah masyarakat yang masih menggunakan TV analog yang pada umumnya rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan ASO merupakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam UU itu disebutkan, migrasi penyiaran Televisi dari analog ke digital harus diselesaikan pada 2 November 2022.

"Juga migrasi siaran tv analog ke digital ini merupakan program pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital," ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Mahfud adalah ketentuan dari International Telecommunication Union (ITU). Dimana peralihan siaran televisi analog ke digital adalah keharusan.

(kem)

1
1

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini