Share

Situs presiden.go.id Tak Bisa Diakses Karena Domain Kedaluwarsa, Pakar: Kurang Kesadaran

Tangguh Yudha, Jurnalis · Kamis 24 November 2022 14:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 24 54 2713999 situs-presiden-go-id-tak-bisa-diakses-karena-domain-kedaluwarsa-pakar-kurang-kesadaran-pj9qD04jZo.jpg Situs presiden.go.id tak bisa diakses karena domain kedaluwarsa, pakar: kurang kesadaran (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Situs presiden (presiden.go.id) tidak bisa diakses sejak Rabu (23/11/2022) malam. Mirisnya, dalam keterangan di website dikatakan bahwa penyebabnya bukan diretas, tetapi karena belum membayar domain.

Ahli keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha,menyebut kejadian ini membuktikan kurangnya awareness pemerintah terhadap aset digital.

Ia juga mengatakan, hal ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi. Menurutnya jika kesadaran yang rendah ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin situs pemerintahan lainnya juga bisa diretas.

"Kejadian ini menjelaskan ke publik bagaimanan masalah siber, baik dari sisi keamanan dan maintenance masih jauh dari ideal. Apalagi ini situs kepresidenan, jangan-jangan jarang sekali dilakukan pengecekan berkala, sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired atau kedaluwarsa," kata Pratama dalam pernyataan tertulis, Kamis (24/11/2022).

"Tentu ini bukan perkara harga domain yang seharusnya juga tidak seberapa. Ini murni masalah awarness dan ini masalah serius karena ini aset digital RI 1. Bayangkan saja akibat kurang pengecekan nantinya situs diretas dan diposting oleh peretas berbagai hal yang tidak sesuai, tentu akan mengundang polemik lebih jauh," lanjutnya.

Pratama mengungkapkan bahwa sekretariat negara dan tim kepresidenan perlu melakukan inventarisasi aset digital yang dimiliki Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga menyarankan agar selalu mengecek siapa saja admin dan email yang dipakai.

"Aset digital harus menjadi perhatian dan prioritas tim kepresidenan dan sekretariat negara. Bila ada tindakan ilegal atau ada peretasan terhadap aset digital Presiden dan Wakil Presiden, jelas akan menimbulkan polemik kegaduhan di masyarakat," pungkasnya.

Pemerintah sendiri per hari ini sudah menanggapi hal tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin menegaskan bahwa laman yang menunggak membayar domain bukanlah laman resmi untuk situs web Presiden Jokowi.

"Kami sangat menyayangkan pemberitaan seperti ini yang tidak ada konfirmasi ke kami, padahal alamat resmi adalah presidenri.go.id," katanya.

(amj)

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini