Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku tertarik dengan strategi Malaysia dalam memerangi hoax. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong.
"Malaysia ini punya mekanisme yang saya kira bisa kita timbang-timbang juga," ungkap Usman dalam acara Workshop Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media yang diselenggarakan di Jakarta Pusat pada Selasa, (2/3/2023).
"Kalau tadi (Kominfo), pemantauan digital hanya untuk aplikasi yang sifatnya publik. Tapi kita kan tidak bisa memantau yang sifatnya privat, seperti WhatsApp, Telegram, Michat, dan lain-lain. Kita tidak bisa pantau itu. kominfo tidak boleh menjangkau itu," terangnya menambahkan.
Lebih lanjut ia memaparkan bahwa Malaysia bisa berbuat sebaliknya. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu, moderator atau adminnya diwajibkan untuk bertanggung jawab apabila nantinya ada laporan pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital lingkup privat.
"Adminnya bisa kena kalau mereka membiarkan terjadinya misinformasi di aplikasi," pungkasnya.
Meski demikian, ia memastikan bahwa Indonesia sendiri belum mengadopsi strategi yang dilakukan oleh Malaysia dalam memerangi hoax. Ia mengungkapkan bahwa ini semua hanya sebatas informasi saja, belum ada rencana bagi pihaknya untuk menerapkannya di Tanah Air.
(DRA)
Follow Berita Okezone di Google News
(dra)
